KNPB Wilayah Nabire

KNPB PANIAI - Foto bersama usai pelantikan KNPB Sektor Takugi Bintang, Paniai, Papua Tengah, Selasa (29/7/2025). Foto: Istimewa  Enarotali, Selasa 29-07-2025, Ketua  Komite Nasional Papua Barat (BPW-KNPB) Paniai Tn. MUSA TOBAI, secara resmi  mengangkat dan melantik Tn. Hengky Degey sebagai Ketua dan Tn. Salmon Gobay sebagai sekretaris serta  beberapa Badan Penggurus Komisariat KNPB sektor TAKUGI BINTANG. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari penuh tersebut  membahas beberapa hal pokok, terutama evaluasi kepengurusan secara struktural,  Program organisasi dan Agenda politik yakni Hak Penentuan Nasib Sendiri [Referendum]. Musa Menyampaikan beberapa pesan penting, yakni kepada para kader yang terpilih tetap konsisten untuk menjalankan program kerja di sektor Takugi  Bintang, terutama mengawal Agenda Nasional KNPB yang telah diputuskan di dalam Kongres ll, yakni MSN sebagai solusi alternatif. Selanjutnya Ia berpesan untuk para kader yang terdidik, waj...

"Ribuan rakyat Papua bersama mahasiswa melakukan aksi bentuk penolakan aktivitas pertambangan blok wabu di intan jaya" Nabire, News-Knpbnabire - Hari ini, Kamis, 17 Juli 2025, Mahasiswa se-Indonesia melakukan aksi demonstrasi damai di Nabire sebagai bentuk penolakan terhadap aktifitas PT Blok Wabu di Intan Jaya. Aksi ini di kendarai oleh mahasiswa intan se-Indonesia untuk menuntut penghentian segala bentuk eksploitasi tanah adat dan militerisasi wilayah. Aksi berlangsung di tengah pengawalan ketat aparat keamanan bersenjata lengkap. Massa aksi membawa spanduk dan poster bertulisan “ STOP Aktivitas Pertambangan Blok Wabu ”, serta menyampaikan orasi politik yang mengutuk perampasan tanah, kehancuran lingkungan, dan kekerasan aparat terhadap warga sipil di Intan Jaya. Aksi hari ini, secara spesifik merupakan perlawanan kolektif rakyat Papua terhadap kolonialisme ekonomi yang menyatu dalam proyek pertambangan emas Blok Wabu, yang dikendalikan oleh PT. Antam dan kepentingan oligar...

Victor Yeimo : Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan akan mulai berkantor di Papua, niat itu mungkin dimaknai sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap apa yang disebut "ketertinggalan Papua." Tetapi bagi rakyat Papua, langkah itu bukan simbol kepedulian, melainkan manifestasi dari kekuasaan kolonial yang terus memaksakan kehadirannya di atas tanah yang belum pernah memilih menjadi bagian dari Indonesia. Apakah berkantor di tanah jajahan dapat menggantikan keadilan? Apakah kehadiran simbol negara di wilayah konflik politik dapat menghapuskan akar kolonialisme? Sebelum pemerintah membangun kantor, harusnya ia membangun kejujuran sejarah. Sebelum negara menanam bendera di daerah pemekaran baru, seharusnya ia menanyakan: apakah rakyat Papua memang ingin bendera itu di sana? Rencana Wapres untuk berkantor di Papua harus dibaca dalam satu bingkai besar: negara berupaya menutup konflik politik ...

Pemerintah Negara Republik Indonesia, & Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya Segerah Bertanggungjawab atas Kematian Setam Same” Maybrat, News-Knpbnabire - Diketahui seorang pemuda atas nama “Setam Same” Alias Samson Same meninggal dunia usai menggabungkan diri dengan negara kolonial republik Indonesia.  Pada Rabu, 25 April 2024 lalu (SS) Menyerahkan diri kepada pemerintah Negara Indonesia bersamaan dengan pengungsian kisor berdasarkan arahan dari pemerintah daerah distrik Aifat selatan dan militer bahwa para pengungsi akan diberikan perlindungan. Saat mendengar ada arahan dari Pemeritah daerah. Setam Same menyerahkan diri untuk bergabung bersama NKRI melalui Pemerintah Daerah distrik Aifat Kabupaten Maybrat.  ketika penyerahan diri kepada pihak Negara Indonesia melalui pemerintah daerah distrik Aifat Selatan, Setam Same diserahkan ke Polres Maybrat guna diproses hukum. Menurut laporan bahwa Samson Same pernah terlibat dalam penyerangan terhadap Po...

News-KNPB Nabire - Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai [IPMADO] beserta masyarakat turun aksi dengan tujuan menolak segala kebijakan pemerintah pusat di Dogiyai, pada Jumat 4/7/25.  Ikatan Pelajar Mahasiswa dogiyai [IPMADO] dan ribuan masyarakat dogiyai menolak PT ilegal, pemekaran Mapia raya, dan Menolak militer  Dalam aksi ini, ribuan masyarakat Dogiyai ikut serta dalam aksi demo damai yang dilakukan oleh mahasiswa serta pelajar Dogiyai.  Mereka menyuarakan menolak tigi hal penting, yakni : menolak pemekaran Kabupaten Mapia Raya, Menolak perusahaan Ilegal di dogiyai dan menolak penempatan militer organik maupun non-organik di dogiyai, pada umumnya teritorial Papua. Ketiga tuntutan diatas ini sangat penting yang mesti di bahas dengan serius oleh pemerintah daerah maupun provinsi Papua Tengah. Karena hal ini akan merusak kehidupan masyarakat dogiyai.  Di lain sisi, pendropan militer akan terus merajalela untuk melindungi Perusahaan, sehingga masyarakat dogiyai bersama ...